Dalam menjaga dan memperbaiki
kegiatan perekonomian di Indonesia pemerintah mempunyai berbagai macam
kebijakan.di bawah ini berbagai macam kebijakan yang di lakukan pemerintah
dalam perekonomian Indonesia.
1. Kebijakan
Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha
dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta
terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter
adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu
negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang
atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada
hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang
yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan
berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil
seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana
ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan
bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang
beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai
kebijakan gol).
· Jenis-jenis
kebijakan Moneter
1.
Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan
target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti
Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini
dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target.
Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank
meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung
pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau
sesuatu yang serupa.
2.
Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip
dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas
atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada
tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari
waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang
masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang
terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan
dalam tahun berjalan dan masa depan.
3.
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara
menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah
uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari
uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan
moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.
Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara
kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain,
pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
4.
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada
mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat
nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs
tetap adalah dengan bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap,
pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi
tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat.
Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non
(misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada
tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak
resmi.
Kebijakan ini sering turun tahta
kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai
kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan
moneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana
kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada
faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor
ekonomi lainnya. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur
dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
·
Kebijakan Moneter Ekspansif /
Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah
uang yang beedar.
·
Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi
jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money
policy).
Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1. Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara
mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau
singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan
jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank
umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke
bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan
tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi
membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur
jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus
disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan
rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikkan rasio.
4. Himbauan
Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan
moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada
pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan fiskal dan moneter adalah
kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang
dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan
untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi
tidak terjadi.
2. Kebijakan fisikal
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan
dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan
dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada
sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan
berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi
dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak
dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll.
Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan
jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan
ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan
produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan
memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden,
sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan
membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah.
Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas
produk barang maupun jasa dari luar negri. Pada sektor pemerintah, kegiatan
ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran
pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan
dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada
saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary
policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga
stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan
moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos
yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar,
yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada
kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia,
sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran
2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh
peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski
sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan
penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi
kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil
menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang. Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
· Kebijakan
Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran
Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran defisit adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan
negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan
jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran
Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif. Anggaran surplus adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran
Berimbang (Balanced Budget). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran
berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar
dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr),
dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi
tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan
Moneter
Sebagaiman
kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar
surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa
ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan
balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat
dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar
uang serta pasar surat berharga.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar